Harga Paket Umroh Tout 2015 di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Harga Paket Umroh Tout 2015 di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Harga Paket Umroh Tout 2015 di Jakarta Barat

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Para pejabat pemerintahan di sektor keuangan mendadak datang ke kompleks Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk bertemu dengan pimpinan parlemen, Senin (3/6/2013). Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro sudah tiba di kompleks DPR RI, Senin pagi.

Hatta mengaku tidak ada yang spesial dalam pertemuan yang disebutnya pertemuan informal tersebut.

"Kami ketemu, tidak ada yang spesial. Ini pertemuan informal, tidak ada yang bersifat formal. Biasanya kalau informal lewat telepon," ujarnya.

Saat disinggung tentang adanya penolakan rencana pemerintah memasukkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Hatta menampik adanya penolakan karena rencana dana kompensasi tersebut masih dibahas di parlemen untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

"DPR itu intinya adalah paripurna dan komisi. Kalau fraksi-fraksi silakan, kan dinamika politik seperti itu. Kami harapkan APBN-P ini kan kepentingan bersama, kepentingan negara," kata Hatta.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyatakan bahwa pertemuan kali ini adalah persiapan pembahasan APBN-P.

"Kami mendampingi Pak Menko. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan supaya proses dalam konteks APBN-P jalan sesuai jangkauan," ucapnya.

Mahendra mengaku ingin mengetahui perkembangan pembahasan APBN-P di parlemen sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Sementara itu, baik Chatib Basri dan juga Ketua DPR Marzuki Alie tak mau buka suara tentang pertemuan mendadak ini.

"Tidak ada yang khusus," ujar Chatib terburu-buru sambil masuk ke dalam lift.

Seyogyanya, bersamaan dengan pertemuan mendadak ini, dilakukan pula rapat pembahasan rancangan RAPBN -P di Badan Anggaran. Namun, rapat itu akhirnya ditunda karena seluruh pejabat keuangan bertemu pimpinan DPR. Pimpinan Banggar seperti Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung dari Fraksi PKS pun hadir dalam pertemuan itu. Diperkirakan, dalam pertemuan pagi ini, pemerintah dan pimpinan DPR akan membahas tentang rencana memasukkan dana kompensasi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

Seperti diketahui, rencananya pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana memasukkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Pemerintah Mendadak Datang ke DPR, Untuk Membahas APBN-P

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Artikel lainnya »