Agen Perjalanan Ibadah Umroh Desember 2015 di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Perjalanan Ibadah Umroh Desember 2015 di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Agen Perjalanan Ibadah Umroh Desember 2015 di Jakarta

saco-indonesia.com, Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul telah menyakini bahwa Sekjen Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) tidak akan terseret pusaran dalam korupsi kasus Hambalang.

"Gimana dia bisa jadi tersangka, saksi saja tidk dipanggil (oleh KPK). Saya juga yakin Ibas tidak akan jadi tersangka. Kalau dia jadi tersangka, potong leher aku," kata Ruhut di Surabaya, Rabu (12/2/2014) kemarin .

Dia juga menjelaskan, kenapa KPK tidak memanggil Ibas karena memang belum ada urgensi hukum. Kalau memang ada urgensi dan kajian hukum dari KPK, tentunya partai Demokrat juga akan menerima.

Politisi yang akrab disapa Poltak itu menepis anggapan ada intervensi kepada KPK terkiat kasus Hambalang. Menurutnya, KPK adalah lembaga Independen yang bersifat ad hoc.

"Jangan KPK, lembaga hukum yang di bawah Presiden saja kita tidak boleh melakukan intervensi. Biarkan KPK yang bekerja," katanya.

Ruhut juga telah menyebut, sejak adanya KPK pada 2002 lalu tidak pernah ada tersangka Korupsi yang bebas murni. Ruhut juga telah yakin, Anas tidak akan bebas murni meski menggandeng pengacara kondang sekelas Adnan Buyung Nasution.

"Artinya KPK akan bekerja sungguh-sungguh tidak ada intervensi dari siapapun," tambahnya.

Terhadap kasus Hambalang, lanjut Ruhut, nama Ibas ini telah disebut-sebut dari kesaksian Yulianis. Dia juga merupakan orang kepercayaan Anas di perusahaan tersebut. Dalam pengakuanya, Yulianis telah menyebut ada orangnya Ibas.

"Nah, ini kan hukum bos. Rupanya ketika dikejar dia (Yulianis) cabut kesaksian itu, sekarang di mana keterlibatan Mas Ibas," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

GIMANA IBAS JADI TERSANGKA, DIPANGGIL SAJA BELUM

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »