Agen Perjalanan Haji Plus Bersama Mamah Dedeh di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Perjalanan Haji Plus Bersama Mamah Dedeh di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Agen Perjalanan Haji Plus Bersama Mamah Dedeh di Jakarta

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai inkonsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Sebagai partai koalisi, PKS diminta tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf seusai menghadiri rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Dalam rapat tersebut, hanya pimpinan PKS yang tak hadir di antara semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim mengatakan, ketidakhadiran pimpinan PKS dalam rapat tersebut semata karena alasan teknis. Pada saat rapat digelar, Presiden PKS Anis Matta sedang ada kegiatan di Jombang, Jawa Timur. Terlebih lagi, ujar dia, semula undangan rapat ditujukan pada pimpinan fraksi, tetapi kemudian dibatalkan sehingga, imbuh dia, pimpinan fraksi yang wonsemula akan menghadiri pertemuan juga membatalkan kehadirannya.

Agenda pertemuan Setgab ini adalah membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian bantuan langsung sementara miskin (BLSM) sebagai kompensasi, dan konsolidasi koalisi. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menyikapi ketidakhadiran PKS dalam rapat, Nurhayati mengatakan sudah kebal dengan polah partai itu. Dia pun mengecam langkah PKS yang pada satu sisi menyatakan menolak kenaikan harga BBM dengan alasan membela rakyat, tetapi di sisi lain tetap bergabung di gerbong partai koalisi pendukung pemerintah.

Nurhayati enggan menghakimi atau mengusulkan agar PKS hengkang dari koalisi. Sebagai partai cerdas, PKS dianggapnya mampu bersikap lebih konsisten, termasuk menentukan keputusan bersama partai koalisi. "Tidak perlu diusulkan (untuk keluar koalisi). Kalau sudah tidak bisa bersama, apa harus dipertahankan?" ujar dia.

 
Editor :Liwon Maulana(galipat)
Demokrat: PKS Hendaknya Jangan Merongrong Pemerintah

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »